Wednesday, July 12, 2017

Apa Itu Cyber City ?




Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu saja. Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada dalam abad informasi dimana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalin pergaulan secara luas baik nasional maupun internasional. 
Penerapan konsep cyber city di Indonesia sudah diterapkan salah satunya Kota Makasar misalnya, yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan uji coba penggunaan perangkat pendukung internet nirkabel atau hot spot di kawasan pantai Losari sepanjang 1,2 Km tahun 2007 lalu. Keinginan untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia maya ini bukan tanpa alasan. Beberapa kota yang sudah melakukan perancangan cybercity selain Makassar dan Pangkal Pinang antara lain, Malang Cyber City (MCC), Sukabumi Cyber City (SCC), Bandung Cyber City (BCC), Yogya Cyber City (YCC), Solo Cyber City (SCC), Denpasar Cyber City (DCC) dan kota-kota lain yang segera menyusul.
Dalam pandangan pemerintah, konsep cybercity digambarkan sebagai kawasan dengan infrastruktur teknologi informasi yang memada baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas bandwidth, internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi serta sarana pusat riset yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta.

Landasan Hukum
  • Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
  • Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.
  • Keppres Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
  • Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi Telematika I ndonesia.
  • Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
  • Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.
  • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI).
  • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.


Kerangka
Arsitektur e-Government

Tahapan Pembangunan Cyber City
Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

a.       PENYUSUNAN MASTER PLANT e-Goverment
Penyusunan Master Plant IT Goverment Kabupaten Karo digunakan sebagai dokumen yang akan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di jajaran Pemerintahan Kabupaten dalam melakukan investasi ataupun pemilihan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal.
b.      PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan terdiri dari 3 (tiga) tahapan:
1.    Pembangunan Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

2.    Pembangunan Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 
3.    Pembangunan Jaringan Internet ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Pembangunan jaringan komunikasi internet dan intranet berguna untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, maunpun antar SKPD, sebagai contohnya pelayanan data kependudukan pada Dinas Kependudukan yang akan melayani sampai ke kecamatan dan desan. Bentuk komunikasi data antar Dinas Kependudukan ke Kecamatan dan Kelurahan/Desa dapat dilihat pada gambardibawah ini:
4.    Pembangunan fasilitas Internet Gratis di tempat umum, pariwisata dan lainnya.
Pembangunan fasilitas internet gratis bagi masyarakat untuk memudahkan proses pertukaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Arsitektur Data
Pada tingkat Kabupaten/kota akan terbentuk data data parameter yang akan bertindak sebagai data primer bagi informasi yg berada di tingkat atasnya, sedangkan struktur data yang terdapat pada tingkatan propinsi dan pusat adalah merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari data-data parameter yang berada di tingkat kabupaten/kota.


Kerangka
Fungsi Sistem Pemerintahan
Secara umum


Kerangka
Fungsi Sistem Pemerintahan
Blok Kedinasan dan Lembaga Lainnya

Kesimpulan......!!
  1. Keberhasilan penerapan e-government untuk mewujudkan Kabupaten Karo Cyber City, membutuhkan komitmen yg tinggi dari pemimpin daerah/kota, DPRD, Bappeda & KPDE sebagai institusi pelaksana.
  2. E-government harus dilihat sebagai salah satu alat untuk membantu kinerja pemerintahan daerah/kota agar lebih efektif dan efesien, dimana pemimpin daerah dapat memantau kinerja para aparat dan melakukan koordinasi secara cepat.
Tertarik dengan artikel ini silahkan download

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Road Map Penelitian Data Mining - ppt download

Road Map Penelitian Data Mining - ppt download : Data Mining 11/5/2016 Estimasi Prediksi Klasifikasi Clustering Asosiasi 11/5/2016