Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern
berbasis teknologi informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota
besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya
kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan
mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia
sudah saatnya menerapkan konsep cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya
dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada
kalangan tertentu saja. Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada dalam
abad informasi dimana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalin
pergaulan secara luas baik nasional maupun internasional.
Penerapan konsep cyber city di Indonesia sudah
diterapkan salah satunya Kota Makasar misalnya, yang merupakan ibu kota
provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan uji coba penggunaan perangkat
pendukung internet nirkabel atau hot spot di kawasan pantai Losari sepanjang
1,2 Km tahun 2007 lalu. Keinginan untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota
dunia maya ini bukan tanpa alasan. Beberapa kota yang sudah melakukan
perancangan cybercity selain Makassar dan Pangkal Pinang antara lain, Malang
Cyber City (MCC), Sukabumi Cyber City (SCC), Bandung Cyber City (BCC), Yogya
Cyber City (YCC), Solo Cyber City (SCC), Denpasar Cyber City (DCC) dan
kota-kota lain yang segera menyusul.
Dalam pandangan pemerintah, konsep
cybercity digambarkan sebagai kawasan dengan infrastruktur teknologi informasi
yang memada baik dari sisi konektivitas jaringan terpadu, kapasitas bandwidth,
internet nirkabel dan kabel, dan infrastruktur serat optik mencukupi serta
sarana pusat riset yang dikelola bersama perguruan tinggi dan swasta.
Landasan Hukum
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maret 2008), pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI.
- Keppres Nomor 20 Tahun 2006, tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- Keppres Nomor 9 Tahun 2003, tentang Tim Koordinasi Telematika I ndonesia.
- Inpres No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
- Inpres Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Kerangka
Arsitektur e-Government
Tahapan Pembangunan Cyber
City
Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
a.
PENYUSUNAN
MASTER PLANT e-Goverment
Penyusunan
Master Plant IT Goverment Kabupaten Karo digunakan sebagai dokumen yang akan
menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan terutama bagi pengambil keputusan di
jajaran Pemerintahan Kabupaten dalam melakukan investasi ataupun pemilihan
teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara internal.
b.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan terdiri dari 3
(tiga) tahapan:
1. Pembangunan Data
Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data center digunakan sebagai pusat data yang
terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karo.
2.
Pembangunan
Data Center (Bank Data) Sebagai Pusat Informasi
Data
center digunakan sebagai pusat data yang terintegrasi dari SKPD, Kecamatan dan
Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pembangunan Jaringan Internet ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Pembangunan jaringan
komunikasi internet dan intranet berguna untuk memudahkan proses pelayanan
kepada masyarakat, maunpun antar SKPD, sebagai contohnya pelayanan data
kependudukan pada Dinas Kependudukan yang akan melayani sampai ke kecamatan dan
desan. Bentuk komunikasi data antar Dinas Kependudukan ke Kecamatan dan
Kelurahan/Desa dapat dilihat pada gambardibawah ini:
4. Pembangunan fasilitas Internet Gratis di tempat umum, pariwisata dan
lainnya.
Pembangunan fasilitas internet
gratis bagi masyarakat untuk memudahkan proses pertukaran informasi dan
pelayanan kepada masyarakat.
Arsitektur Data
Pada tingkat Kabupaten/kota akan terbentuk data data parameter yang akan
bertindak sebagai data primer bagi informasi yg berada di tingkat atasnya,
sedangkan struktur data yang terdapat pada tingkatan propinsi dan pusat adalah
merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari data-data
parameter yang berada di tingkat kabupaten/kota.
Kerangka
Fungsi Sistem
Pemerintahan
Secara umum
Kerangka
Fungsi Sistem
Pemerintahan
Blok Kedinasan dan Lembaga
Lainnya
Kesimpulan......!!
- Keberhasilan penerapan e-government untuk mewujudkan Kabupaten Karo Cyber City, membutuhkan komitmen yg tinggi dari pemimpin daerah/kota, DPRD, Bappeda & KPDE sebagai institusi pelaksana.
- E-government harus dilihat sebagai salah satu alat untuk membantu kinerja pemerintahan daerah/kota agar lebih efektif dan efesien, dimana pemimpin daerah dapat memantau kinerja para aparat dan melakukan koordinasi secara cepat.
No comments:
Post a Comment